Mahasiswa Nilai Reshuffle hanya Kepentingan Koalisi

Mahasiswa Nilai Reshuffle hanya Kepentingan Koalisi

Mahasiswa nilai reshuffle kabinet hanyalah untuk kepentingan koalisi saja.

Mahasiswa se-Indonesia menilai bahwa reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan oleh Presiden SBY bukan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan politiknya.

Muhammad Sayyidi, Presiden BEM Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan pada beritasatu, Kamis (20/10), reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan hanya untuk meningkatkan kestabilitasan negara semata.

"Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden SBY lebih mengacu pada kepentingan partai politik dan koalisinya saja dan bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," terangnya.

"Selama tidak ada kepemimpinan yang kuat dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, maka sesering apapun mereka melakukan reshuffle menteri belum tentu mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Luthfi Hamzah Huzein, Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di sela aksi mahasiswa turun ke jalan di Jakarta.

Lutfi menambahkan bahwa pemerintah perlu meningat bahwa pemerintah jangan menganggap remeh suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Apalagi mengingat gerakan mahasiswa memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

"Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasan mereka dalam memimpin negara. Oleh karena itu, kami mahasiswa tidak akan pernah lelah melakukan pengawalan terhadap kinerja pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Sayyidi.

Students Protest Against ‘Poor’ Government

Students Protest Against ‘Poor’ Government

More than 500 students marched to the National Monument, near the State Palace, on Thursday to denounce the leadership of the president and vice president.

The students, protesting under the banner of the Alliance of Indonesian University Student Councils, said Susilo Bambang Yudhoyono and his deputy, Boediono, had failed the country.

Muhammad Sayyidi, president of the student council at Padjadjaran University in Bandung, said they wanted the administration to live up to its promises to improve the life of the nation.

“After two years of the Yudhoyono-Boediono government, we rate its performance as poor,” he said. “It has failed to improve prosperity or uphold the law.”

He also said students were angry that education standards had not been improved.

The “nine-year compulsory study” program had proven unsuccessful, he said, and students were waiting for the government’s next move.

The student demonstration, which began early in the day, included theatrical twists such as pocong (ghosts), caskets and headstones marked “education,” “health” and “law enforcement.”

Students said the symbols were intended to suggest that Indonesia was in mourning for the failed Yudhoyono-Boediono government.

The students also said the government was dragging its feet on providing social security. Elisabeth Oktofani

KIARA:Pemerintah SBY-Boediono Rampas Ruang Hidup Nelayan

KIARA:Pemerintah SBY-Boediono Rampas Ruang Hidup Nelayan

Pemerintah dinilai belum mampu melindungi dan menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Aktivis menilai pemerintah SBY-Boediono telah merampas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

"Kami melihat adanya lima indikasi kuat terjadinya perampasan dan pengurasan sumber daya laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Riza Damanik, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam Konferensi pers yang diadakan di Jakarta, hari ini.

KIARA mencatat dalam dua tahun masa pemerintah SBY-Boediono, pencemaran perairan Indonesia telah mencapai 23.281.799 hektar, di mana pencemaran tersebut terjadi di kawasan Teluk Jakarta yang mencapai 28.500 hektar, kawasan Perairan Laut Timor yang mencapai 9.000.000 hektar, serta kawasan Perairan Bangka Belitung yang mencapai 14.250.000 hektar.

"Meluasnya pencemaran yang terjadi di perairan Indonesia telah mengakibatkan adanya berbagai kesulitan bagi nelayan tradisional, karena dengan meluasnya pencemaran perairan Indonesia maka kerusakan ekosistem laut pun meluas sehingga berdampak pada menurunkan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional," kata Riza

"Sayangnya, pemerintah tidak berupaya serius untuk menangani hal tersebut. Justru yang terjadi adalah pemerintah memberikan dukungan terhadap praktik pencemaran ekosistem laut dan pesisir pantai dengan mengijinkan adanya aktivitas pertambangan, pemakaian alat tangkap trawl, konversi hutan bakau dan reklamasi di perairan nelayan tradisional," tambahnya.

Budi Laksana, 32, seorang nelayan asal Cirebon yang juga merupakan anggota Serikat Nelayan Indonesia mengatakan, bahwa pemerintah SBY-Boediono selama ini tidak memberikan bantuan yang tepat kepada para nelayan tradisional.

"Bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini justru diberikan kepada industri perikanan atau nelayan besar, dan bukan nelayan tradisional. Sedangkan nelayan tradisional tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kami," kata Budi.

Menteri Baru Masih Sarat Kepentingan Partai

Budi menyatakan SBY berucap bahwa ia akan memajukan kehidupan nelayan dengan melakukan pembangunan infrastruktur, tempat pelelangan ikan dan memberkan asuransi kecelakaan kerja.

"Sayangnya ucapan SBY hanya sebuah pencitraan politik saja karena pada tahun 2010, pemerintah SBY justru meningkatkan harga BBM, sehingga jika sebelumnya kami hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 juta untuk melaut selama satu minggu, kini kami harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1.5 juta," tutur Budi.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa banyak nelayan tradisional Cirebon yang bekerja di kapal nelayan asing dan istri mereka harus bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga karena semakin merosotnya tingkat kehidupan nelayan tradisional.

Selain itu, KIARA mencatat Indonesia telah mengimpor produk perikanan lebih dari 119.682 ton hingga April 2011.

"Impor produk periknanan telah meningkat hingga 35 persen dibandingkan tahun 2010. Di mana dari 40 dari 79 produk impor perikanan tersebut merupakan produk periknanan yang dapat ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia," kata Riza.

"Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian dalam mengatur hajat hidup nelayan dan masyarakat pesisir semakin mahal. Bahkan pemerintah SBY-Boediono belum mampu untuk melindungi dan menyejahterakan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir," tambahnya.

Sementara itu, langkah Presiden SBY untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Tjitjip Sharif Sutardjo dalam reshuffle KIB II dianggap tidak serius untuk memperbaiki sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, karena Tjijip dianggap tidak memiliki prestasi terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

"Kementrian Kelautan dan Perikanan miskin prestasi selama dua tahun terakhir ini, sehingga kementerian ini membutuhkan menteri baru yang professional," tandas Riza.

"Namun menteri yang baru masih sarat dengan kepentingan partai, " tutupnya.

Jero Minta Mari Elka Lanjutkan Programnya

Jero Minta Mari Elka Lanjutkan Programnya

Mari diyakini mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa hingga USD 10 miliar pada 2014.

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meneruskan programnya yang dijalankan selama tujuh tahun terakhir ini.

Dalam serah terima jabatan antara Jero Wacik dan Mari Elka Pangestu di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada hari Rabu (19/10), Jero meminta Mari untuk meneruskan program Kembudpar yang belum diselesaikan selama ia menjabat sebagai menteri.

"Saya minta kepada Ibu Menteri, agar program yang dilaksanakan itu dijalankan dengan baik. Kalau Ibu ada ide baru, silakan saja. Ini bukan intervensi tetapi harapan, karena kalau tidak dijalankan saya akan sedih," kata Jero, dalam sambutannya.

Beberapa program yang ditinggalkan oleh Jero kepada Mari antara lain melanjutkan program pembangunan Taman Majapahit di Trowulan; program pembangunan Museum Pariwisata di tepi Danau Batur, Kintamani, Bali; program branding pariwisata Indonesia 'Wonderful Indonesia'; dan gagasan pembangunan bandara internasional di Bali Utara.

Selain itu, ada pula program pemugaran Komplek Purbakala Muaro Jambi, program menjadikan Belitung dan Lombok sebagai tujuan pariwisata internasional dan mengembangkan perfilman Indonesia.

"Saya sengaja membawa ini semua agar tidak ada yang membatalkan. Jika ada yang membatalkan, bisa ketahuan," kata Jero.

"Saya tidak mungkin terpilih menjadi menteri ESDM kalau saya tidak berprestasi sebagai menbudpar. Namun saya tidak akan berprestasi sebagai menbudpar kalau tidak ada yang mendukung saya," tambah Jero. Ia menambahkan bahwa dirinya optimis Mari mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa negara hingga USD 10 miliar pada tahun 2014.

Ministers Take Posts With High Hopes

Ministers Take Posts With High Hopes

Arientha Primanita, Ismira Lutfia, Rizky Amelia & Elisabeth Oktofani

Pledges, promises and painful farewells concluded the month-long cabinet reshuffle saga with newly appointed ministers promised to form fresh policies while the outgoing ones pleaded with them to see their policies through to completion.

Law Enforcement

New Minister of Justice and Human Rights Amir Syamsuddin and his deputy Denny Indrayana pledged to end the ministry’s much-criticized policy of awarding corruption and terrorism convicts with remissions, parole and other privileges, a legacy that blighted the administration of the outgoing minister Patrialis Akbar.

“Remissions for cases of corruption, terrorism and organized crime will be stopped,” said Denny, a former presidential staff member for legal affairs.

Amir said his ministry would also focus on “de-radicalizing” terrorism convicts, saying that he would forge relationships with religious leaders as well as sociologists and counter-terrorism bodies.

The program was first introduced under former minister Andi Mattalatta, making convicts sit together with religious clerics in the hope that the discussion would correct their views on Islam.

But terrorism analysts say the program has been ineffective in preventing terrorists from reoffending. In fact, prison has proven to be an effective incubator for radical ideologies and recruitment ground for militias.

Patrialis, who shed tears as he bid farewell to his former subordinates, said he would become an academic. Some students from the immigration academy even read out a poem written as a tribute for the outgoing minister.

The students then lined up to escort Patrialis and his wife out of the building while some ministry officials sang farewell songs and others waved him goodbye.

Meanwhile, the newly appointed State Intelligence Agency (BIN) chief Lt. Gen. Marciano Norman said he would focus on creating “synergy” with other institutions.

“I will try all I can to synergize with all sides whether it is the BNPT [National Counter Terrorism Agency], the National Police or the TNI [military]. I must help the BIN to forge inter-department relationships,” he said.

Marciano said multi-institutional cooperation was the only way to go to bring peace and stability to the country.

Tourism to Energy

At the Tourism and Creative Economy Ministry, outgoing minister Jero Wacik asked successor Mari Elka Pangestu continue his unfinished programs.

“If you come up with new ideas, go ahead. This is not an intervention but a request. If [the old programs] are not continued, I will be heartbroken,” he said.

Jero, who was appointed to be the new Energy and Mineral Resource Minister, said he still dreamed of restoring the Majapahit garden in Trowulan, Central Java, as well as making Belitung island an international tourism destination.

“I would not have been chosen as energy minister if I had achieved nothing as tourism minister. But I wouldn’t have been such a high-achieving tourism minister without anyone supporting me,” he told his former subordinates in an outgoing address.

The ministry has been renamed the Tourism and Creative Economy Ministry. Mari said the creative economy aspect of her new role posed an exciting new challenge for her.

“It is something remarkable that we have a ministry that manages and develops a creative economy,” she said.

Mari, previously trade minister, said that a blueprint for a creative economy was devised in 2008, adding that the industry contributes around 7.6 percent, or Rp 140 trillion ($16 billion), to the economy.

She said that the industry also made up about 10 percent of Indonesia’s exports, employing around 7 percent of the country’s workforce of 110 million people.

Mari said her ministry would need to sit down with the Education Ministry, which has been renamed the Ministry of Education and Culture.

“We will discuss what will be the [education ministry’s] responsibility,” she said.

Research, Technology & Environment

Newly appointed Research and Technology Minister Gusti Muhammad Hatta said he would focus on horticultural technology and genetic engineering for agricultural products to boost Indonesia’s food resilience in the face of global climate change.

“Technological innovations are needed to respond to the looming global food crisis,” the minister said.

Gusti, who previously served as environment minister, said there needed to be research to produce a new rice variety that was more resilient in the changing climate. The current variety, he said, no longer suits rising temperatures, causing food shortages and famines.

His experience as an environment minister, he said, allowed him to learn that access to clean water should also be made a priority, particularly to areas prone to drought.

A technological breakthrough is needed to address the problem, he said, adding that the government had focused too much on short-term solutions of disaster mitigation and relief aid. “We have to work together to produce something useful,” he said.

Gusti’s position at the Environment Ministry was filled by Balthasar Kambuaya, a former rector of Cendrawasih University in Papua. Balthasar said that although his background was economics, he was confident he would be able to resolve environmental issues.

“You just have to believe in yourself. I am sure [environmental problems] will be resolved,” he said. Balthasar was the university’s dean of the economics faculty between 2001 and 2004 before being appointed as its rector.

Budayawan Dukung Integrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Budayawan Dukung Integrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Integrasi departemen kebudayaan dengan kementerian pendidikan nasional disambut baik oleh para budayawan Indonesia.

Goenawan Mohammad, kepadaberitasatu, hari ini menyatakan langkah pemerintah untuk mengitegrasi departemen kebudaan dengan kementerian pendidikan nasional merupakan langkah yang tepat.

"Selama ini bidang kebudayaan dicampuradukkan dengan bidang pariwisata, padahal kebudayaan dan pariwisata merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kebudayaan berkaitan dengan nilai artistik dan intelektualitas bangsa sedangkan pariwisata berkaitan dengan komersialisasi," katanya.

Ia juga menyayangkan jika selama ini kebudayaan hanya dijadikan tontonan semata dan bagian dari industri pariwisata. Padahal kebudayaan mengandung nilai artistik dan intelektualitas yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia.

Tak hanya Goenawan. Pelukis asal Yogyakarta, Djoko Pekik, juga menyetujui perubahaan tersebut.

"Kebudayaan merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan karakter bangsa yang perlu dibentuk melalui pendidikan dan pengajaran sebagai pondasi dasar. Pemisahan departemen kebudayaan dari departemen pariwisata merupakan langkah yang sangat tepat sebab memisahakan komersialisasi dari pembentukan karakter bangsa," ungkapnya.

Dua Kementerian mengalami perubahan nomenklatur dalam perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang sedang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kementerian yang berubah adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SBY Holds Talks Ahead of Possible Reshuffle

SBY Holds Talks Ahead of  Possible Reshuffle

Arientha Primanita, Agus Triyono, Elisabeth Oktofani

President Susilo Bambang Yudhoyono summoned Vice President Boediono and several of his ministers to his home in Cikeas, Bogor, on Thursday as talk of a cabinet reshuffle intensifies.

“President SBY and Vice President Boediono are conducting marathon, intensive and private talks” throughout the week, said Daniel Sparringa, a member of the presidential special staff. “The president doesn’t want this to become a political discussion. We’re not trying to cover anything up, we just want to avoid any unnecessary controversies.”

Boediono arrived at the president’s private residence at 4 p.m. on Thursday. He was joined by State Secretary Sudi Silalahi and Cabinet Secretary Dipo Alam.

Julian Aldrin Pasha, a presidential spokesman, declined to offer details about Thursday’s meeting. All he would say is that “the president wishes to discuss the future of his administration.”

Yudhoyono has previously hinted that a reshuffle could coincide with the second anniversary of the cabinet’s formation later this month.

Kuntoro Mangkusubroto, head of the Presidential Working Unit for Development, Supervision and Oversight (UKP4), said on Thursday that an evaluation of the ministries and government agencies would be forwarded to the president next week.

He said the final report was still being completed, but the results might influence any cabinet reshuffle.

Bambang Adhyaksa, from the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), told a discussion on Thursday that 80 percent of the cabinet needed to be replaced.

“The ministers have neither the vision nor the capability to run the country,” Bambang said.

He said Kadin had recently met with ministers to discuss the economy. “A clear example of their incompetence is that they didn’t follow up on the recommendations of the meeting,” he said.

The Jakarta Legal Aid Foundation (LBH Jakarta) said Yudhoyono must remove ministers who had committed human rights violations.

LBH Jakarta has named 14 such ministers and agency heads. They include Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, who it said had failed to protect religious minorities, and Communications Minister Tifatul Sembiring, whom the foundation criticized for curbing freedom of expression by enforcing the controversial Electronic Transactions and Information (ITE) Law.

Other ministers seen as ripe for removal include Manpower Minister Muhaimin Iskandar, criticized for his soft stance on labor and migrant worker issues, and Justice Minister Patrialis Akbar, who is said to have made little progress on human rights.

Menteri KIB II Dinilai Banyak yang Melanggar HAM

Menteri KIB II Dinilai Banyak yang Melanggar HAM

LBH Jakarta sebut nama mulai dari M Nuh, Suryadharma, hingga Muhaimin dan lain-lain.

LBH Jakarta mencatat ada 14 menteri dan pejabat setingkat menteri yang memiliki potret buram dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Para menetri itu dinilai harus menjadi bahan evaluasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang perombakan kabinet.

Nurkholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta, mengatakan bahwa lebih dari selusin menteri dan pejabat setingkat menteri, memiliki potret buram dalam penegakan HAM. Termasuk dalam hal hak sipil politik dan hak ekonomi sosial-budaya.

"Suryadharma Ali, Menteri Agama misalnya. Dia telah melanggar hak sipil politik dengan mengkampanyekan sikap permusuhan terhadap kelompok minoritas keagamaan, yang tampak dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya, termasuk berkaitan dengan kasus Cikeusik yang justru memojokkan Ahmadiyah," kata Nurkholis, Kamis (6/10).

"Bahkan sebagai seorang politisi, dia paling lantang dalam menyuarakan pembubaran Ahmadiyah dalam kampanye 2009 lalu," ujar Nurkholis.

Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat bahwa Gamawan Fauzi telah melakukan pelanggaran HAM berkaitan dengan hak sipil politik. Antara lain dengan merestui dan menyetujui peraturan daerah, juga keputusan atau peraturan kepala daerah yang melanggar HAM dan diskriminatif seperti Pergub Larangan Ahmadiyah.

"Sebagai Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi telah memaksakan pembahasan RUU Ormas yang berwatak represif pada kebebasan berserikat dan berkumpul, yang mana ini cukup berbahaya bagi rakyat sipil," kata Nurkholis.

Nurkholis juga menyebutkan nama Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM berkaitan dengan kasus privatisasi air di Jakarta. Lebih jauh, Ki Agus Ahmad, salah satu pengacara publik dari LBH Jakarta, menyebutkan pula nama Jumhur Hidayat, Ketua BNP2TKI, yang dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan bagi TKI, termasuk berkaitan dengan kasus hukum pancung Ruyati.

"Jumhur telah gagal melindungi TKI, sebab tidak memiliki skema advokasi yang jelas untuk melindungi TKI," imbuhnya.

Agus juga menyebutkan nama Menkominfo Tifatul Sembiring, yang dinilai telah melanggar HAM dengan mendorong pengesahan Undang-Undang Anti Pornografi yang subtansinya dianggap banyak melanggar hak perempuan dan insan seni dan budaya. "Selain mendorong UU Anti Pornografi, Tifatul juga telah mendorong UU ITE yang mengatur penyadapan, dan mengancam hak privasi serta kebebasan berekspresi, di mana mengakibatkan adanya kriminalisasi berdasarkan UU ITE. Bahkan sudah ada beberapa korban," ungkapnya.

Selain Suryadharma, Gamawan, Jumhur dan Tifatul, LBH Jakarta juga menyebutkan nama Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menkumham Patrialis Akbar, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, serta Mendiknas Muhammad Nuh. Juga ada nama Jaksa Agung Basrief Arief, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkes Endang Rahayu, serta Menhut Zulfiki Hasan.

Agus menyatakan bahwa penilaian ini dibuat berdasarkan laporan yang masuk ke LBH Jakarta, serta kasus yang mereka advokasi selama ini. "Di antara mereka, (ada yang) menjadi tergugat langsung di pengadilan. Seperti Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan, berkaitan dengan pembangkangan putusan MA soal Ujian Nasional yang melanggar hak anak dan menutup akses atas kelanjutan pendidikan," jelas Nurkholis.